KENDALA IMPLEMENTASI PPP KELISTRIKAN DAN KEBUTUHAN PERBAIKAN KEBIJAKAN

  • Bahtiar Rifai Economic Research Center - Indonesian Institute of Sciences
DOI: https://doi.org/10.14203/JEP.24.1.2016.51-66
Keywords: KPS, infrastruktur, kelistrikan, pembebasan lahan, politik-ekonomi

Abstract

Keterbatasan ketersediaan sektor kelistrikan dan anggaran pemerintah dalam memenuhi kebutuhan untuk mendukung pembangunan telah mendorong inisiasi pelibatan swasta dalam menyediakan sektor ini. Partisipasi swasta melalui Independent Power Producer (IPP) sebagai mitra dari Perusahaan Listrik Negara (PLN) telah dikembangkan sejak tahun 1990an, dan bertransformasi menjadi PPP (Public Private Partnership atau dikenal dengan KPS) untuk mengurangi terpaparnya resiko bisnis langsung kepada Pemerintah. Akan tetapi target Pemerintah membangun power plant PPP (2.000 MW) dalam bagian rencana 20.000 MW belum juga terealisasi sejak tahun 2011.

 

Artikel ini berbasis pada penelitian lapangan di tahun 2012 yang dilakukan di dua provinsi, seperti DKI Jakarta dan Jawa Tengah (sebagai lokasi power plant). Dengan menggunakan data primer dan sekunder, artikel ini menganalisa pelaksanaan PPP kelistrikan khususnya mengenai hambatan dan permasalahan realisasi PPP dan kebutuhan perbaikan kebijakannya. Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam terhadap institusi kunci dan dilanjutkan diskusi kelompok terfokus (Focus Group Discussion) yang merepresentasikan pemangku kepentingan terkait. Melalui pendekatan ekonomi pembangunan, ekonomi publik dan ekonomi kelembagaan, hasil studi dijelaskan dengan analisa deskriptif kualitatif.

 

Hasil analisa menunjukkan bahwa kendala implementasi PPP melalui PLTU 2.000 MW disebabkan oleh kendala teknis seperti: kompleksitas prosedur dan birokrasi di tingkat pusat dan daerah, penolakan masyarakat, isu pembebasan lahan, berkembangnya spekulan tanah, tarik menarik kekuatan politik daerah untuk menentukan lokasi power plant, serta lemahnya proses AMDAL. Sementara permasalahan non teknis yang menghambat adalah perbedaan presepsi antar pemangku kepentingan dalam merealisasikan PPP,prioritas pembiayaan infrastruktur bersumber APBN dan PPP, kentalnya politik ekonomi yang berkembang di daerah, dan sulitnya menjaga komitmen swasta. Pilihan perbaikan kebijakan untuk mendorong PPP dapat dilakukan dengan: pembentukan tim pembebasan lahan yang melibatkan akademisi diikuti dengan indeks jual lahan untuk infrastruktur, penguatan kapasitas PPP Centre beserta pemangku kepentingan yang lain mengenai PPP, harmonisasi peraturan perudangan, penguatan hubungan Pusat-Daerah serta penyusunan dokumen kontrak secara matang.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Bappenas, 2011, PPP Book, Jakarta

Brodjonegoro, P, Bambang. 2012. Pengamanan Fiskal Melalui Pola Pembagian Resiko antara Pemerintah dan Swasta

Laing, Ian; Partner; and Mason, Pinset. 2011. Introduction to Public Private Partnership: Where and How to Select Investment. Presentation Handout: Pinset Masons

Majalah Sustaining Partnership (KPS)., 2011. Edisi Khusus Pelabuhan, edisi September

Majalah Sustaining Partnership (KPS)., 2011. Edisi Reguler Jalan Tol, edisi September

Majalah Sustaining Partnership (KPS)., 2011. Edisi Reguler Kelistrikan, edisi Oktober

Ministry of National Development Planning. 2010. Public-Private Partnerships Infrastructure Projects in Indonesia

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 Tentang Jalan Tol

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 Tentang Jalan Tol

Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum

Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2005 Tentang Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur

Peraturan Presiden Nomor No. 67 Tahun 2005 Tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur

PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia. 2011. Kerjasama Pemerintah Swasta: Panduan Penyediaan Penjaminan Infrastruktur

PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero). Mendorong Percepatan Pembangunan Infrastruktur Indonesia

Riberio, Karisa and Dants, Andre. 2009. Public-Private Partnership Initiatives Around the World: Learning From The Experience. Diakses melalui http://ir.canterbury.ac.nz/bitstream/10092/211/1 pada 30 September 2011

Rostiyanti, S.F and Tamin, R.Z. 2010. Identification of Challenges in Public Private Partnership Implementation for Indonesian Toll Road. Proceedings of the First Makassar International Conference on Civil Engineering, March 9-10

Schneider, Michael and Davis, Jonathon. 2010. Public Private Partnership in Public Transportation: Policies and Principles for The Transit Industry

Undang-undang Nomor 38 Tentang Jalan

World Bank Institute. 2010. Focus on Public-Private Partnerships

Published
2016-05-10
How to Cite
Rifai, Bahtiar. 2016. “KENDALA IMPLEMENTASI PPP KELISTRIKAN DAN KEBUTUHAN PERBAIKAN KEBIJAKAN”. Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan 24 (1), 51-66. https://doi.org/10.14203/JEP.24.1.2016.51-66.
Issue
Vol. 24 No. 1 (2016)
Section
Article

Copyright (c) 2017 Jurnal Ekonomi Pembangunan

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Terms and Conditions of Publication


1. Author's Rights and Authorities

As an author, you (or your employer or institution) may do the following:

  • make copies (print or electronic) of the article for your own personal use (not for commercial purpose), including for your own classroom teaching use;

  • make copies and distribute such copies (including through email) of the article to research colleagues, but not allowed to distribute commercially and systematically, e.g. via an email list or list server;

  • present the article at a meeting or conference and to distribute copies of the article to the delegates attending such meeting;

  • retain all proprietary rights in any process, procedure, or article of manufacture described in the work;

  • include the article in full or in part in a thesis or dissertation;

  • use the article or any part thereof in a printed compilation of your works, such as collected writings or lecture notes, and other derivative works, with full acknowledgement to JEP as the original journal publishing the article;

  • may reproduce material extracted from the article or derivative works for the author's personal use, but must consider the copyrights procedure.

All copies, print or electronic, or other use of the paper or article must include the appropriate bibliographic citation for the article’s publication in the journal.

 

2. Requests from Third Parties

Although authors are permitted to re-use all or portions of the article in other works, this does not include granting third-party requests for reprinting, republishing, or other types of re-use. Requests for all uses not included above, including the authorization of third parties to reproduce or otherwise use all or part of the article (including figures and tables), should be referred to P2E-LIPI by going to our website at http://ekonomi.lipi.go.id/.

 

3. P2E LIPI Copyright Ownership

Economic Research Center, the Indonesian Institute of Sciences (P2E-LIPI) owns the copyrights to reproduce, distribute, disseminate, translate, and other uses in accordance with the existing Laws and Regulations.

 

Every accepted manuscript should be accompanied by "Copyright Transfer Agreement" prior to the article publication.


Lisensi Creative Commons
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

 

JEP Journal by P2E-LIPI is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. Permissions beyond the scope of this license may be available at http://jurnalekonomi.lipi.go.id/index.php/JEP

If you are a nonprofit or charitable organization, your use of an NC-licensed work could still run afoul of the NC restriction, and if you are a for-profit entity, your use of an NC-licensed work does not necessarily mean you have violated the term.