PERAN PEMERINTAH DAN SWASTA DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR PERIKANAN TANGKAP STUDI KASUS: BITUNG

  • Atika Zahra Rahmayanti Pusat Penelitian Ekonomi LIPI
Keywords: Infrastruktur, Pelabuhan, Perikanan Tangkap

Abstract

Peran Infrastruktur memainkan peran penting dalam pembangunan suatu wilayah. Tidak dipungkiri keberadaan infrastruktur menjadi tulang punggung dalam meningkatkan perekonomian suatu kawasan. Bagi sektor perikanan tangkap, infrastruktur merupakan motor penggerak produksi perikanan. Pengadaan infrastruktur pelabuhan menjadi barometer penting bagi proses penangkapan hingga pengolahan bagi sektor perikanan tangkap.

Dilihat dari segi ketersediaan infrastruktur, pelabuhan Kota Bitung sebetulnya telah memenuhi persyaratan kepelabuhan perikanan yang ditetapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Peningkatan skala pelabuhan menuntut pihak PPS Bitung untuk terus meningkatkan ketersediaan infrastruktur dalam menunjang kegiatan kepelabuhanan. Perluasan lahan menjadi fokus utama yang sedang dilakukan di samping dengan penambahan fasilitas-fasilitas pendukung lainnya seperti ketersediaan air bersih, daya listrik, pengolahan limbah, pengadaan mess ABK, gudang, dan pengerukan kedalaman dermaga bagi Pelabuhan Bitung. Sedangkan bagi pelabuhan dengan skala PPN seperti pada PPN Pelabuhan Ratu, kebutuhan infrastruktur relatif lebih sedikit dan lebih mengarah kepada kebutuhan pengembangan industri pengolahan di sekitar pelabuhan dan asuransi nelayan.

Partisipasi swasta dalam pengadaan infrastruktur dapat dikatakan belum terelisasi penuh. Kebanyakan bentuk peran swasta lebih mengarah pada investasi dan CSR kepada masyarakat. Infrastruktur yang mereka bangun hanya diperuntukkan bagi kepentingan usaha seperti terminal untuk kepentingan sendiri (TUPKS). Untuk itu, agar ketersediaan infrastruktur bisa dipenuhi perlu ada skema pemerintah dan swasta dalam kerjasama pengadaan infrastruktur bagi kepentingan bersama. Hal ini dikarenakan anggaran pemerintah bersifat terbatas. Bagi kasus Bitung, masih ada pekerjaan rumah yang harus diselesaikan pemerintah daerah dalam membuat BUMD lokal sebagai mitra kerjasama bagi para investor yang hendak berinvestasi di Bitung. 

 

Downloads

Download data is not yet available.

References

Bappenas, Direktorat Kelautan dan Perikanan. 2011. Strategi Pengembangan Infrastruktur Perikanan Dalam Mendukung Peningkatan Daya Saing. Info Kajian Bappenas Vol 8, No 2.

Bappenas, Deputi Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup. 2013. Pembangunan Kelautan dan Perikanan Dalam Prioritas Pembangunan Nasional 2015-2019. (http://www.bappenas.go.id/files/2514/0374/8955/PEMBANGUNAN_KELAUTAN_DAN_PERIKANAN_DALAM_PRIORITAS_PEMBANGUNAN_NASIONAL_2015-2019_Jakarta_28_Januari_2014.pdf, diakses 4 November 2016).

Hill, H. 2000. The Indonesian Economy. Cambridge: Cambridge University Press.

Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Bitung. 2014. Pelabuhan Bitung. Bitung: Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). 2015. Rencana Strategis Tahun 2015-2019. Jakarta: Ditjen Perikanan Tangkap KKP.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko). 2014. Identifikasi Pola Pengelolaan Rute Dalam Rangka Implementasi Pelabuhan Hub Internasional di Pelabuhan Kuala Tanjung dan Bitung. Jakarta. Kemenko RI.

Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Bitung. 2015. Laporan Tahunan Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung Tahun 2015. Bitung: Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Bitung.

Pelindo IV. 2016. Profile Pelabuhan Bitung. Bitung: PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Cabang Bitung.

World Economic Forum. 2016. The Global Competitveness Report 2016-2017: Insight Report. Geneva: World Economic Forum

Published
2019-09-05
How to Cite
Rahmayanti, Atika Zahra. 2019. “PERAN PEMERINTAH DAN SWASTA DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR PERIKANAN TANGKAP STUDI KASUS: BITUNG”. Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan 26 (2), 131-41. https://doi.org/10.14203/JEP.26.2.2018.131-141.
Section
Article